Mulia, Kamis 28 Agustus 2025 — Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, kegiatan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (MBD) Tahun Anggaran 2025 resmi digelar di Mulia, dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Puncak Jaya, Mus Kogoya, SE.

Kegiatan strategis ini turut dihadiri oleh Plh. Sekretaris Daerah Puncak Jaya, Risa Siswoyo, S.IP., M.AP, serta para bendahara barang dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuannya jelas: memastikan tertib administrasi dan akurasi pelaporan aset daerah yang tersebar di seluruh OPD, sebagai fondasi utama dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang kredibel dan sesuai standar audit.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mus Kogoya menegaskan pentingnya pelaporan aset secara tepat dan bertanggung jawab oleh setiap OPD.
“Aset yang masih berada di lingkungan OPD harus segera dilaporkan. Sementara aset yang hilang wajib dilaporkan kepada pihak kepolisian, disertai surat keterangan kehilangan. Ini bukan sekadar prosedur, tapi bagian dari komitmen kita menjaga transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.

Senada dengan itu, Plh. Sekda Risa Siswoyo menekankan bahwa kehadiran bendahara barang dalam kegiatan ini sangat krusial. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan aset harus dilakukan secara profesional agar tidak terjadi kehilangan atau ketidaksesuaian data yang dapat merugikan daerah.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap barang milik daerah tercatat dengan baik, terjaga, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Kegiatan rekonsiliasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sistem pengelolaan aset daerah. Selain sebagai bentuk evaluasi, kegiatan ini juga menjadi ruang edukasi dan koordinasi lintas OPD untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kualitas pelaporan aset.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya berharap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan berintegritas, serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam hal pengelolaan barang milik negara yang profesional dan transparan.