logo

Friday 24th of October 2014

Login Form

  • Papan Nama Kantor Bupati
    Papan Nama Kantor Bupati

    Papan Nama Kantor Bupati

  • Tampak Depan
    Tampak Depan

    Kantor Bupati Tampak Depan

  • Kantor Bupati Puncak Jaya
    Kantor Bupati Puncak Jaya

    Pembangunan yang modern di daerah tertinggal

  • Monumen Penampakan Roh Kudus
    Monumen Penampakan Roh Kudus
  • Monumen Penampakan Roh Kudus
    Monumen Penampakan Roh Kudus

Bupati Puncak Jaya Mencanangkan Gerakan Disiplin PNS

Pada hari Jumat 24 Mei 2013 bertempat di halaman Kantor Bupati Puncak Jaya telah dilaksanakan Apel Gabungan Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya. Apel gabungan ini dipimpin langsung oleh Bupati Puncak Jaya Drs.Henok Ibo dan dihadiri oleh Kasdim 1714 Puncak Jaya Mayor Inf.Yulius Wasanggai, SH, Para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda Bidang Umum, Para Pejabat Eselon II, III ,IV serta seluruh staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Dalam amanatnya Bupati Puncak Jaya menegaskan pentingnya disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya. “sejak dilantik pada tanggal 8 Desember 2012 hingga saat ini saya telah melakukan evaluasi menyeluruh, selama kurun waktu 6 (enam) bulan kami menilai kinerja dan loyalitas pegawai, lebih lanjut Bupati menyampaikan  “dalam kepemimpinan saya bersama dengan Wakil Bupati (Sdr. Yustus Wonda, S.Sos, M.Si), harus ada perubahan, oleh karena itu pada hari ini kita canangkan gerakan disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya”. Selama ini banyak PNS yang meninggalkan tempat tugas berbulan-bulan tetapi gajinya tetap dibayarkan/dikirim, hal ini telah berdampak pada menurunnya kinerja PNS secara keseluruhan.
Menyinggung tentang PNS yang telah lama tidak melaksanakan tugas Bupati memerintahkan kepada Kepala BKD dan Kepala Bagian Hukum agar menginventarisir PNS yang telah lama meninggalkan tempat tugas untuk dikeluarkan dari daftar gaji, bagi PNS yang meninggalkan tempat tugas, mulai sekarang dibatasi maksimal satu bulan dan jika lebih dari satu bulan maka gajinya akan disetor kembali ke Kas Daerah. Sementara bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar juga diberi batas waktu selama tiga setengah tahun, jika melebihi waktu yang telah ditentukan maka biaya pendidikanya akan dihentikan.
Menyinggung tentang Pelantikan Pejabat eselon II, III, IV dan staf di lingkungan pemerintah kabupaten Puncak Jaya akan dilaksanakan setelah selesai pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang LKPD Tahun Anggaran 2012.
Berkaitan dengan perekaman E-KTP, Bupati Puncak Jaya menegaskan bahwa mulai bulan Juli 2013 seluruh PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya diwajibkan menunjukkan kartu tanda penduduk E-KTP sebelum menerima Gaji Bulan Juli 2013.
Setelah selesai apel gabungan dilanjutkan dengan rapat evaluasi kinerja PNS yang dipimpin langsung oleh Bupati Puncak Jaya didampingi oleh Wakil Bupati Puncak Jaya dan Plh.Sekretaris Daerah. Peserta rapat evaluasi kinerja PNS ini adalah para Kepala SKPD, Sekretaris dan Bendahara SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya. Dalam rapat ini secara teknis masing-masing Kepala SKPD menyampaikan laporan terkait PNS yang ada di lingkungan SKPD-nya.
Berdasarkan laporan para Kepala SKPD ini terungkap bahwa ternyata banyak PNS yang sudah berbulan-bulan bahkan ada yang sudah lebih dari dua tahun meninggalkan tempat tugas, ada yang telah menduduki jabatan di daerah lain tetapi masih masuk di daftar gaji. Sesuai dengan arahan Bupati Puncak Jaya, kasus PNS yang demikian itu sudah pastikan dikeluarkan dari daftar gaji Pemerintah Daerah Kabupaten Puncak Jaya.

Pejabat Daerah

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

CoalaWeb Traffic

Hari Ini29
Minggu Ini405
Bulan Ini2376
Total43082

Visitor IP : 54.226.7.15 Visitor Info : Unknown - Unknown Jumat, 24 Oktober 2014 08:26

Statistik Pengunjung

39627
TodayToday44
YesterdayYesterday83
This_WeekThis_Week350
This_MonthThis_Month1650
All daysAll days39627

2011 Kabupaten Yahukimo - Indonesia. Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper, maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.